"Tragedi Mei 98 akan selalu tercatat sebagai lembaran hitam penindasan manusia oleh kekuasaan, tapi juga menonjolkan usaha tanpa lelah dari segelintir orang untuk menggali keadilan dari puing-puing kebiadaban." (Wimar Witoelar)

Latest Article

IDENTITAS DAN KRISIS BUDAYA Membangun Multikulturalisme Indonesia


Azyumardi Azra* 

Sejak jatuhnya Presiden Soeharto dari kekuasaannya—yang kemudian diikuti dengan masa yang disebut sebagai “era reformasi”, kebudayaan Indonesia cenderung mengalami disintegrasi. Krisis moneter, ekonomi dan politik yang bermula sejak akhir 1997, pada gilirannya juga telah mengakibatkan terjadinya krisis sosio-kultural di dalam kehidupan bangsa dan negara. Jalinan tenun masyarakat (fabric of society) kelihatan tercabik-cabik akibat berbagai krisis yang melanda masyarakat.

Krisis sosial budaya yang meluas itu dapat disaksikan dalam berbagai bentuk disorientasi dan dislokasi banyak kalangan masyarakat kita, misalnya; disintegrasi sosial-politik yang bersumber dari euforia kebebasan yang nyaris kebablasan; lenyapnya kesabaran sosial (social temper) dalam menghadapi realitas kehidupan yang semakin sulit sehingga mudah mengamuk dan melakukan berbagai tindakan kekerasan dan anarki; merosotnya penghargaan dan kepatuhan terhadap hukum, etika, moral, dan kesantunan sosial; semakin meluasnya penyebaran narkotika dan penyakit-penyakit sosial lainnya; berlanjutnya konflik dan kekerasan yang bersumber—atau sedikitnya bernuansa politis, etnis dan agama seperti terjadi di berbagai wilayah Aceh, Kalimantan Barat dan Tengah, Maluku Sulawesi Tengah, dan lain-lain.

Disorientasi, dislokasi atau krisis sosial-budaya di kalangan masyarakat kita semakin merebak dengan kian meningkatnya penetrasi dan ekspansi budaya Barat—khususnya Amerika—sebagai akibat proses globalisasi yang terus tidak terbendung. Berbagai ekspresi sosial budaya yang sebenarnya “alien” (asing), yang tidak memiliki basis dan preseden kulturalnya dalam masyarakat kita, semakin menyebar pula dalam masyarakat kita sehingga memunculkan kecenderungan-kecenderungan “gaya hidup” baru yang tidak selalu sesuai, positif dan kondusif bagi kehidupan sosial budaya masyarakat dan bangsa (cf. al-Roubaie 2002). Hal ini misalnya bisa dilihat dari semakin merebaknya budaya “McDonald”, makanan instan lainnya dan, dengan demikian, budaya serba instan; meluasnya budaya telenovela, yang menyebarkan permissivisme, kekerasan, dan hedonisme; mewabahnya MTVisasi, “Valentine’s day”, dan kini juga “prom’s night” di kalangan remaja. Meminjam ungkapan Edward Said, gejala ini tidak lain daripada “cultural imperialism” baru, menggantikan imperialisme klasik yang terkandung dalam “Orientalisme”.

Dari berbagai kecenderungan ini, maka orang bisa menyaksikan kemunculan kultur hybrid, budaya gado-gado tanpa identitas, di Indonesia dewasa ini. Pada satu segi, kemunculan budaya hybrid nampaknya tidak terelakkan, khususnya karena proses globalisasi yang semakin sulit dihindari. Tetapi pada segi lain, budaya hybrid—apalagi yang bersumber dari dan didominasi budaya luar, karena dominasi dan hegemoni politik, ekonomi dan informasi mereka—dapat mengakibatkan krisis budaya nasional dan lokal lebih lanjut. Tidak hanya itu, budaya hybrid dapat mengakibatkan lenyapnya identitas kultural nasional dan lokal; padahal identitas nasional dan lokal tersebut sangat mutlak bagi terwujudnya integrasi sosial, kultural dan politik masyarakat dan negara-bangsa Indonesia.

Pluralitas dan Multi-Kulturalisme: Bhinneka Tunggal Ika
Pluralisme kultural di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Malaysia dan Singapura—sebagaimana dikemukakan Hefner (2001:4) sangat mencolok; terdapat hanya beberapa wilayah lain di dunia yang memiliki pluralisme kultural seperti itu. Karena itulah dalam teori politik Barat sepanjang dasawarsa 1930-an dan 1940-an, wilayah ini—khususnya Indonesia—dipandang sebagai “lokus klasik” bagi konsep “masyarakat majemuk/plural” (plural society) yang diperkenalkan ke dunia Barat oleh JS Furnival (1944, 1948).
Menurut Furnivall, “masyarakat plural” adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih unsur-unsur atau tatanan-tatanan sosial yang hidup berdampingan, tetapi tidak bercampur dan menyatu dalam satu unit politik tunggal (Furnivall 1944:446). Teori Furnivall ini banyak berkaitan dengan realitas sosial politik Eropa yang relatif “homogen”, tetapi sangat diwarnai chauvinisme etnis, rasial, agama dan gender. Berdasarkan kerangka sosial-kultural, politik dan pengalaman Eropa, Furnivall memandang masyarakat-masyarakat plural Asia Tenggara, khususnya Indonesia, akan terjerumus ke dalam anarki jika gagal menemukan formula federasi pluralis yang memadai (Furnivall 1944:468-9).
 
Meski demikian, berbeda dengan “doomed scenario” Furnivall, masyarakat-masyarakat plural Asia Tenggara, khususnya Indonesia, pada akhirnya setelah Perang Dunia II dapat menyatu dalam satu kesatuan unit politik tunggal. Tetapi, harus diakui, kesatuan politik tidak menghilangkan realitas pluralitas sosial-budaya yang bukannya tidak sangat divisif, khususnya jika negara-bangsa baru seperti Indonesia gagal menemukan “common platform” yang dapat mengintegrasikan berbagai keragaman itu. Padahal, pada saat yang sama, kemerdekaan yang dicapai negara-negara baru ini mendorong bangkitnya sentimen etno-relijius yang dapat sangat ekplosif, karena didorong semangat yang bernyala-nyala untuk mengontrol kekuasaan (Geertz 1973).

Berhadapan dengan tantangan untuk tidak hanya mempertahankan kemerdekaan, tetapi juga eksistensi negara-bangsa (nation building) yang mengandung keragaman tersebut, maka para penguasa negara-negara baru ini memiliki kecenderungan kuat untuk melaksanakan politik “keseragaman budaya” (monokulturalisme atau “monoculturality”). Pengalaman Indonesia sejak masa awal kemerdekaan—khususnya pada masa Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno—dan masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto memperlihatkan kecenderungan kuat pada penerapan politik monokulturalisme.
Secara restrospektif, politik mono-kulturalisme atau monokulturalitas yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru atas nama stabilitas untuk developmentalism telah menghancurkan local cultural geniuses, seperti tradisi “pela gandong” di Ambon, “republik nagari” di Sumatera Barat dan lain-lain. Padahal, sistem atau tradisi sosio-kultural lokal seperti ini merupakan kekayaan kultural yang tidak ternilai bukan hanya bagi masyarakatnya sendiri, tetapi juga bagi masyarakat-masyarakat lain. Lebih jauh lagi, local geniuses juga berfungsi sebagai defense mechanism dan sekaligus early warning system yang dapat mengantisipasi ancaman terhadap keutuhan tradisi dan sistem sosio-kultural dan, dengan demikian, memelihara integrasi dan keutuhan sosio-kultural masyarakat bersangkutan. Politik mono-kulturalisme yang telah menghancurkan local genius ini, pada gilirannya mengakibatkan terjadinya kerentanan dan disintegrasi sosial-budaya lokal. Konflik dan kekerasan yang bernuansa etnis dan agama yang khususnya marak sejak 1996 tidak terlepas dari hancurnya local geniuses tersebut.

Tetapi penting dicatat, dari perspektif politik Indonesia, berakhirnya sentralisme kekuasaan yang pada masa Orde Baru memaksakan “mono-kulturalisme”, monokulturalitas, keseragaman, memunculkan reaksi balik, yang bukan tidak mengandung implikasi-implikasi negatif bagi rekonstruksi kebudayaan Indonesia yang pada hakikatnya multi-kultural. Berbarengan dengan proses otonomisasi dan desentralisasi kekuasaan pemerintahan, terjadi pula peningkatan gejala “provinsialisme” yang hampir tumpang tindih dengan “etnisitas”. Kecenderungan ini, jika tidak terkendali dapat menimbulkan tidak hanya disintegrasi sosial-kultural lebih lanjut, tetapi juga disintegrasi politik.
 
Sebagaimana dikemukakan di atas, merupakan kenyataan yang sulit diingkari, bahwa negara-bangsa Indonesia terdiri dari sejumlah besar kelompok etnis, budaya, agama dan lain-lain, sehingga negara-bangsa Indonesia secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat “multi-kultural”. Realitas Indonesia seperti itu, cocok dengan definisi Parekh (1997:167) bahwa, “just as society with several religions or languages is multi religious or multi lingual, a society containing several cultures is multicultural”. Karena itu, sekali lagi, sebagaimana dirumuskan Parekh, bahwa “a multicultural society, then, is one that includes several cultural communities with their overlapping but none the less distinct conceptions of the world, systems of meaning, values, forms of social organization, histories, customs and practices”.
Pengertian “multikulturalisme” yang diberikan para ahli sangat beragam. Sebagaimana diisyaratkan terdahulu dan juga nanti di bawah, “multikulturalisme” pada dasarnya adalah pandangan dunia—yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan—yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dapat juga dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam “politics of recognition”.
Dengan pengertian yang beragam dan kecenderungan perkembangan konsep dan praktek multikulturalisme, maka Parekh (1997:183-185) membedakan lima macam multikulturalisme. Tentu saja pembagian kelima bentuk multikulturalisme itu tidak “kedap air” (watertight), sebaliknya bisa tumpang tindih dalam segi-segi tertentu:

Pertama, “multikulturalisme isolasionis” yang mengacu kepada masyarakat di mana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal satu sama lain. Contoh-contoh kelompok ini adalah seperti masyarakat yang ada pada sistem “millet” di Turki Usmani atau masyarakat Amish di AS. Kelompok ini menerima keragaman, tetapi pada saat yang sama berusaha mempertahankan budaya mereka secara terpisah dari masyarakat lain umumnya.

Kedua, “multikulturalisme akomodatif”, yakni masyarakat plural yang memiliki kultur dominan, yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultural kaum minoritas. Masyarakat multikultural akomodatif merumuskan dan menerapkan undang-undang, hukum dan ketentuan-ketentuan yang sensitif secara kultural, dan memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka; sebaliknya kaum minoritas tidak menantang kultur dominan. Multikulturalisme akomodatif ini dapat ditemukan di Inggris, Prancis, dan beberapa negara Eropa lain.

Ketiga, “multikulturalisme otonomis”, yakni masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan (equality) dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima. Concern pokok kelompok-kelompok kultural terakhir ini adalah untuk mempertahankan cara hidup mereka, yang memiliki hak yang sama dengan kelompok dominan; mereka menantang kelompok kultural dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat di mana semua kelompok bisa eksis sebagai mitra sejajar. Jenis multikulturalisme didukung misalnya oleh kelompok Quebecois di Kanada, dan kelompok-kelompok Muslim imigran di Eropa, yang menuntut untuk bisa menerapkan syari`ah, mendidik anak-anak mereka pada sekolah Islam, dan sebagainya.

Keempat, “multikulturalisme kritikal” atau “interaktif”, yakni masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu concern dengan kehidupan kultural otonom; tetapi lebih menuntut penciptaan kultur kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distingtif mereka. Kelompok budaya dominan tentu saja cenderung menolak tuntutan ini, dan bahkan berusaha secara paksa untuk menerapkan budaya dominan mereka dengan mengorbankan budaya kelompok-kelompok minoritas. Karena itulah kelompok-kelompok minoritas menantang kelompok kultur dominan, baik secara intelektual maupun politis, dengan tujuan menciptakan iklim yang kondusif bagi penciptaan secara bersama-sama sebuah kultur kolektif baru yang egaliter secara genuine. Jenis multikulturalisme, sebagai contoh, diperjuangkan masyarakat Hitam di Amerika Serikat, Inggris dan lain-lain.
Kelima, “multikulturalisme kosmopolitan”, yang berusaha menghapuskan batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat dan committed kepada budaya tertentu dan, sebaliknya, secara bebas terlibat dalam eksperimen-eksperimen interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing. Para pendukung multikulturalisme jenis ini—yang sebagian besar adalah intelektual diasporik dan kelompok-kelompok liberal yang memiliki kecenderungan postmodernist—memandang seluruh budaya sebagai resources yang dapat mereka pilih dan ambil secara bebas.

Multi-kulturalisme Demokratis; Basis Kewargaan
Memandang berbagai kerangka konseptual tentang masyarakat multikultural dan multikulturalisme, maka pandangan dunia “multi-kultural” secara substantif sebenarnya tidaklah terlalu baru di Indonesia; jejak dan reminiscent kelima bentuk multikulturalisme yang baru saja dikemukakan dapat juga ditemukan di Indonesia.
Prinsip Indonesia sebagai negara “bhinneka tunggal ika” mencerminkan bahwa meskipun Indonesia adalah multi-kultural, tetapi tetap terintegrasi dalam keikaan, kesatuan. Tetapi, sekali lagi, meski Indonesia pada dasarnya adalah masyarakat multikultural, namun paradigma multikulturalisme—apalagi multikulturalisme demokratis yang memiliki konotasi politis—merupakan sesuatu yang baru. Kebaruan konsep “multikulturalisme” itu sebenarnya tidak hanya pada tingkat nasional, bahkan juga pada tingkat internasional. Seperti dicatat Kelly dalam pengantarnya (2002:1), “multiculturalism is a recent phenomenon in political and social theory: the standar works are no more than twenty years old”.
Realitas Indonesia yang “multi-kultural” berhadapan dengan berbagai masalah dalam masa reformasi sekarang, maka terlihat adanya kebutuhan mendesak untuk merekontruksi kembali “kebudayaan nasional Indonesia” yang dapat menjadi “integrating force” yang mengikat seluruh keragaman etnis dan budaya tersebut. Pembentukan masyarakat multi-kultural Indonesia yang demokratis tidak bisa secara taken for granted atau trial and error. Sebaliknya harus diupayakan secara sistematis, programatis, integrated dan berkesinambungan. Salah satu langkah yang paling strategis dalam hal ini adalah melalui pendidikan multi-kultural yang diselenggarakan melalui seluruh lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, dan bahkan informal dalam masyarakat luas.

Kebutuhan dan urgensi pendidikan multi-kultural demokratis setidaknya dalam tiga dasawarsa terakhir dirasakan semakin mendesak bagi negara-bangsa multikultural lainnya. Di beberapa negara Barat, seperti Kanada, Inggris, Amerika Serikat dan lain-lain, yang sejak usainya Perang Dunia II semakin “multi-kultural” karena proses migrasi penduduk luar ke negara-negara tersebut (cf Hefner, 2001:2-3), pendidikan multi-kultural telah menemukan momentumnya sejak dasawarsa 1970-an, setelah sebelumnya di AS misalnya dikembangkan “pendidikan inter-kultural”. Berhadapan dengan meningkatnya “multi-kulturalisme” di negara-negara tersebut, maka paradigma, konsep dan praktek pendidikan “multi-kultural” semakin relevan dan timely.

Pada pihak lain, gagasan pendidikan multi-kultural merupakan sesuatu yang baru di Indonesia. Meski belakangan ini sudah mulai muncul suara-suara yang mengusulkan pendidikan multi-kultural tersebut di tanahair, tidak berkembang wacana publik tentang subyek ini. Pembahasan dan literatur mengenai subyek ini sangat terbatas. Padahal, realitas kultural dan perkembangan terakhir kondisi sosial, politik, dan budaya bangsa, khususnya sejak “era reformasi” yang penuh dengan gejolak sosial-politik dan konflik dalam berbagai level masyarakat, membuat pendidikan multi-kultural demokratis terasa semakin dibutuhkan.
Keragaman, atau kebhinnekaan atau multikultural merupakan salah satu realitas utama yang dialami masyarakat dan kebudayaan Indonesia di masa silam, lebih-lebih lagi pada masa kini dan di waktu-waktu mendatang. Multi-kulturalisme, perlu ditegaskan kembali, secara sederhana dapat pula dipahami sebagai pengakuan, bahwa sebuah negara atau masyarakat adalah beragam dan majemuk. Sebaliknya, tidak ada satu negarapun yang mengandung hanya kebudayaan nasional tunggal.

Tetapi, penting dicatat, sebagaimana dikemukakan di atas keragaman itu hendaklah tidak diinterpretasikan secara tunggal. Dan, lebih jauh, komitmen untuk mengakui keragaman sebagai salah satu ciri dan karakter utama masyarakat-masyarakat dan negara-bangsa, seperti Indonesia, tidaklah berarti ketercerabutan, relativisme kultural, disrupsi sosial atau konflik berkepanjangan pada setiap komunitas, masyarakat dan kelompok etnis dan rasial. Sebab, pada saat yang sama sesungguhnya juga terdapat simbol-simbol, nilai-nilai, struktur-struktur dan lembaga-lembaga dalam kehidupan bersama yang mengikat berbagai keragaman tadi.

Semuanya ini—dan lebih khusus lagi—lembaga-lembaga, struktur-struktur, dan bahkan pola tingkah laku (patterns of behavior) memiliki fokus terhadap kolaborasi, kerjasama, mediasi dan negosiasi perbedaan-perbedaan dan, dengan demikian, untuk menyelesaikan konflik yang potensial muncul dan berkembang sewaktu-waktu. Dengan demikian, mereka menekankan pada kehidupan bersama, saling mendukung dan menghormati satu sama lain dalam berbagai hak dan kewajiban personal maupun komunal, dan lebih jauh lagi masyarakat nasional.

Pada tahap ini, komitmen terhadap nilai-nilai tidak dapat dipandang berkaitan hanya dengan eksklusivisme personal dan sosial, atau dengan superioritas kultural, tetapi lebih jauh lagi dengan kemanusiaan (humanness), komitmen dan kohesi kemanusiaan termasuk di dalamnya melalui toleransi, saling menghormati hak-hak personal dan komunal. Manusia, ketika berhadapan dengan simbol-simbol, doktrin-doktrin, prinsip-prinsip dan pola-pola tingkah laku, sesungguhnya mengungkapkan dan sekaligus mengidealisasikan komitmen kepada kemanusiaan—baik secara personal maupun komunal—dan kebudayaan yang dihasilkannya.
Dalam konteks ini, multi-kulturalisme demokratis dapat pula dipahami sebagai “kepercayaan” kepada normalitas dan penerimaan keragaman. Pandangan dunia multikulturalisme demokratis seperti ini dapat dipandang sebagai titik tolak dan fondasi bagi kewarganegaraan yang berkeadaban. Di sini, multi-kulturalisme demokratis dapat dipandang sebagai landasan budaya (cultural basis) bagi kewargaan, kewarganegaraan, dan pendidikan.
Multi-kulturalisme demokratis sebagai landasan budaya, lebih jauh lagi, terkait erat dengan pencapaian civility (keadaban) yang sangat esensial bagi demokrasi yang berkeadaban dan keadaban yang demokratis (democratic civility). Dalam upaya penumbuhan dan pengembangan democratic civility, maka civil society (CS) dan pendidikan menduduki peran sangat instrumental.

Namun penting diingatkan, terdapat persepsi dalam masyarakat untuk secara taken for granted menerima bahwa CS selalu mendorong keadaban dan demokrasi. Padahal, terdapat kecenderungan, bahwa CS terorganisasi berdasarkan distingsi sosial, budaya, etnis, dan agama—sehingga cenderung eksklusif dan merasa paling benar sendiri—sehingga dapat kontra-produktif tidak hanya terhadap multi-kulturalisme, tetapi juga bahkan terhadap demokrasi. Karena itu, dalam hal CS seperti ini, perlu pengembangan sikap inklusif, toleran, dan respek terhadap pluralitas. Pada saat yang sama, juga terdapat sangat banyak CV yang mengatasi berbagai garis demarkasi tersebut, menjadi organisasi yang melintas batas-batas etnis, agama dan sosial, sehingga pada gilirannya dapat menjadi “social and cultural capital” yang esensial bagi pengembangan dan pemberdayaan civilitas dan demokrasi yang berkeadaban (cf. Hefner 2001:9-10).

Dalam konteks pengembangan CS yang benar-benar dapat menjadi “social and cultural capital” bagi keadaban dan demokrasi, maka pendidikan merupakan salah satu—jika tidak satu-satunya—sarana terpenting. Tidak perlu uraian panjang lebar, “social and cultural capital” sangat krusial dan instrumental bagi terwujudnya social and cultural cohesiveness dan, pada gilirannya, integrasi negara-bangsa. Sebaliknya, negara-bangsa dan masyarakat akan mengalami disintegrasi jika tidak memiliki social and cultural capital. Dalam kerangka pengembangan social and cultural capital, diperlukan tidak hanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai nilai sosial-budaya, tetapi juga pengejawantahan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, berbangsa-bernegara. Di sinilah terletak peran instrumental pendidikan.

Untuk penumbuhan dan pengembangan “social and cultural capital” melalui pendidikan, maka pendidikan kewargaan (civic education) menjadi sebuah keharusan. Keadaban dan demokrasi, sekali lagi, tak bisa dicapai secara trial and error atau diperlakukan secara taken for granted; sebaliknya justru harus diprogramkan secara konseptual dan komprehensif pada setiap jenjang pendidikan, dan pada setiap lembaga pendidikan, baik formal, non-formal, maupun informal. Melalui Civic Education dapat ditumbuhkan tidak hanya pemahaman lebih benar tentang demokrasi, HAM, pluralitas, dan respek dan toleransi di antara berbagai komunitas, tetapi juga pengalaman berdemokrasi keadaban (Azra 2002).

Pendidikan Multi-Kultural
Secara sederhana pendidikan multi-kultural dapat didefinisikan sebagai “pendidikan untuk/tentang keragaman kebudayaan dalam meresponi perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan”. Agar definisi ini bermanfaat, maka diperlukan untuk mendefinisikan kembali apa yang dimaksud dengan “budaya” dan “kebudayaan”. Dan upaya perumusan ini, jelas tidak mudah, karena perubahan-perubahan yang begitu cepat dan dramatis dalam kebudayaan itu sendiri, khususnya karena proses globalisasi yang semakin meningkat.
Menurut Tilaar (2002:495-7), pendidikan multi-kultural berawal dari berkembangnya gagasan dan kesadaran tentang “inter-kulturalisme” seusai Perang Dunia II. Kemunculan gagasan dan kesadaran “inter-kulturalisme” ini selain terkait dengan perkembangan politik internasional menyangkut HAM, kemerdekaan dari kolonialisme, dan diskriminasi rasial dan lain-lain, juga karena meningkatnya pluralitas di negara-negara Barat sendiri sebagai akibat dari peningkatan migrasi dari negara-negara yang baru merdeka ke Amerika dan Eropa.
Mempertimbangkan semua perkembangan ini, pada dasawarsa 1940-an dan 1950-an di Amerika Serikat berkembang konsep pendidikan “inter-kultural” dan “inter-kelompok” (inter-cultural and inter-group education). Pada hakikatnya pendidikan interkultural merupakan cross-cultural education untuk mengembangkan nilai-nilai universal yang dapat diterima berbagai kelompok masyarakat berbeda (cf. La Belle 1994:21-27). Pada tahap pertama, pendidikan interkultural ditujukan untuk mengubah tingkah laku individu untuk tidak meremehkan apalagi melecehkan budaya orang atau kelompok lain, khususnya dari kalangan minoritas. Selain itu, juga ditujukan untuk tumbuhnya toleransi dalam diri individu terhadap berbagai perbedaan rasial, etnis, agama, dan lain-lain.
Tetapi, harus diakui, pada prakteknya pendidikan interkultural lebih terpusat pada individu daripada masyarakat. Lagi pula, konflik dalam skala luas, terjadi bukan pada tingkat individu, melainkan pada tingkat masyarakat sehingga dapat benar-benar mengganggu hubungan bersama di antara warga masyarakat negara-bangsa. Sebab itu pula, pendidikan interkultural dipandang kurang berhasil dalam mengatasi konflik antar golongan dan masyarakat; dan kenyataan inilah pada gilirannya mendorong munculnya gagasan tentang pendidikan multi-kultural.
Sebagaimana dikemukakan Tilaar (2002:498), dalam program pendidikan multikultural, fokus tidak lagi diarahkan semata-mata kepada kelompok rasial, agama dan kultural dominan atau mainstream. Fokus seperti ini pernah menjadi tekanan pada pendidikan interkultural yang menekankan peningkatan pemahaman dan toleransi individu-individu yang berasal dari kelompok minoritas terhadap budaya mainstream yang dominan, yang pada akhirnya dapat membuat orang-orang dari kelompok minoritas terintegrasi ke dalam masyarakat mainstream. Pendidikan interkultural seperti ini pada akhirnya memunculkan tidak hanya sikap tidak peduli (indifference) terhadap nilai-nilai budaya minoritas, tetapi bahkan cenderung melestarikan prasangka-prasangka sosial dan kultural yang rasis dan diskriminatif. Dan dari kerangka inilah, maka pendidikan multikultural sebenarnya merupakan sikap “peduli” dan mau mengerti (difference), atau “politics of recognition”, politik pengakuan terhadap orang-orang dari kelompok minoritas (Cf Taylor et al 1994).

Dalam konteks itu, pendidikan multikultural melihat masyarakat secara lebih luas. Berdasarkan pandangan dasar bahwa sikap “indifference” dan “non-recognition” berakar tidak hanya dari ketimpangan struktural rasial, paradigma pendidikan multikultural mencakup subyek-subyek mengenai ketidakadilan, kemiskinan, penindasan dan keterbelakangan kelompok-kelompok minoritas dalam berbagai bidang; sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Paradigma seperti ini pada gilirannya mendorong tumbuhnya kajian-kajian tentang “ethnic studies”, untuk kemudian menemukan tempatnya di dalam kurikulum pendidikan sejak dari tingkat dasar sampai ke tingkat pendidikan tinggi. Tujuan inti dari pembahasan tentang semua subyek ini adalah untuk mencapai pemberdayaan (empowerment) bagi kelompok-kelompok minoritas dan disadvantaged.
Istilah “pendidikan multi-kultural” (multicultural education) dapat digunakan baik pada tingkat deskriptif dan normatif, yang menggambarkan isyu-isyu dan masalah-masalah pendidikan berkaitan dengan masyarakat multikultural. Lebih jauh ia juga mencakup pengertian tentang pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi bagi pendidikan bagi peserta didik di dalam masyarakat multikultural. Dalam konteks deskriptif dan normatif ini, maka kurikulum pendidikan multikultural mestilah mencakup subyek-subyek seperti; toleransi; tema-tema tentang perbedaan ethno-kultural, dan agama; bahaya diskriminasi; penyelesaian konflik dan mediasi; HAM; demokrasi dan pluralitas; kemanusiaan universal, dan subyek-subyek lain yang relevan.

Perumusan dan implementasi pendidikan multi-kultural di Indonesia—hemat saya—masih memerlukan pembahasan serius dan khusus. Hal ini bukan hanya karena menyangkut masalah isi pendidikan multikultural itu sendiri, tetapi juga mengenai strategi yang akan ditempuh; apakah misalnya dalam bentuk matapelajaran terpisah, berdiri sendiri (separated), atau sebaliknya “terpadu” atau terintegrasi (integrated). Terlepas dari berbagai isyu dan masalah ini, yang jelas—menurut saya—perkembangan Indonesia sekarang kelihatannya membutuhkan pendidikan multikultural, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pembentukan “keikaan” di tengah “kebhinnekaan” yang betul-betul aktual; tidak hanya sekedar slogan dan jargon.

Bibliografi Pluralisme Kultural dan Multi-Kulturalisme
AB, Shamsul, 2001, “The Redifinition of Politics and the Transformation of Malaysian Pluralism”, dalam Robert W Hefner (ed), 2001, The Politics of Multiculturalism: Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia, Honolulu: University of Hawai’i Press.

Arthur, John & Amy Shapiro (eds), 1995, Campur Wars: Multi-Culturalism and the Politics of Difference, Boulder: Westview Press.
Azra, Azyumardi, 2002, “Pendidikan Kewargaan dan Demokrasi di Indonesia”, dalam Ikhwanuddin Syarief & Dodo Murtadlo (eds), Pendidikan untuk Masyarakat Indonesia Baru: 70 Tahun Prof. Dr. HAR Tilaar MscEd, Jakarta: Grasindo.
Caney, Simon, 2002, “Equal Treatment, Exceptions and Cultural Diversity” dalam Kelly (ed.), , Multiculturalism Reconsidered, Cambridge U.K.: Polity Press.
Castells, Manuel et al (eds), 1999, Critical Education in the New Information Age, Lanham: Rowman & Littlefield.
Chasan, Barry, 1986, Contemporary Approaches to Moral Education, New York: Columbia University Teachers College.
Corson, David, 1998, Changing Education for Diversity, Philadelphia: Open University Press.
Daspit, Toby & John A Weaver (eds), 1999, Popular Culture and Critical Pedagogy, New York: Garland.
Embong, Abdul Rahman, 2001, “The Culture and Practice of Pluralism in Postcolonial Malaysia”, dalam Robert W Hefner (ed), 2001, The Politics of Multiculturalism: Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia, Honolulu: University of Hawai’i Press.
Furnivall, JS, 1944 (pertama kali terbit 1939), Netherlands India: A Study of Plural Economy, New York: MacMillan.
Furnivall, JS, 1948, Colonial Policy and Practice: A Comparative Study of Burma and Netherlands India, New York: New York University Press.
Freire, Paulo, 2000, Cultural Action for Freedom, Harvard Educational Review, Monograph Series, No 1, revised edition.
Freire, Paulo, 1998, Pedagogy of Hope, New York: Continuum.
Freire, Paulo, Pedagogy of Freedom, Lanham: Rowman & Littlefield.
Geertz, Clifford, 1973, “The Integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil Politics in the New States”, dalam bukunya Interpretation of Cultures, New York: Basic, h. 234-254.
Giroux, Henry A, 1997, Pedagogy and the Politics of Hope, Boulder: Westview.
Giroux, Henry & Patrick Shannon (eds), Education and Culture Studies toward a Performative Practice, New York: Routledge.
Habermas, Jurgen, 1991, The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society, terj. Thomas Burger, Cambridge, Mass: MIT Press.
Hadiz, Vedi R, 2001, “Mirroring the Past or Reflecting the Future?: Class and Religious Pluralism in Indonesian Labor”, dalam Robert W Hefner (ed), 2001, The Politics of Multiculturalism: Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia, Honolulu: University of Hawai’i Press.
Hefner, Robert W, 1998, Democratic Civility: The History and Cross-Cultural Possibility of a Modern Political Ideal, Boulder: Westview.
Hefner, Robert W, 2000, Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia, Princeton: Princeton University Press.
Hefner, Robert W (ed), 2001, The Politics of Multiculturalism: Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia, Honolulu: University of Hawai’i Press.
Hefner, Robert W, 2001, “Introduction: Multiculturalism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia”, dalam Robert W Hefner (ed), 2001, The Politics of Multiculturalism: Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia, Honolulu: University of Hawai’i Press.
Huat, Chua Beng & Kwok Kian-Woon, “Social Pluralism in Singapore”, dalam Robert W Hefner (ed), 2001, The Politics of Multiculturalism: Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia, Honolulu: University of Hawai’i Press.
James, Michael, 1996, Poststructuralism, Politics and Education, Westport: Bergin & Garvey.
James, Wendy (ed), 1995, The Pursuit of Certainty: Religious and Cultural Formation, London: Routledge.
Jeffcoate, R., 1979, Positive Image: Towards a Multiracial Curriculum, London: Harper & Row.
Juergensmeyer, Mark, 1993, The New Cold War? Religious Nationalism Confronts the Secular State, Berkeley & London: University of California Press.
Kelly, Paul (ed.), 2002, Multiculturalism Reconsidered, Cambridge U.K.: Polity Press.
Kingwell, Mark, 1995, A Civil Tongue: Justice, Dialogue, and the Politics of Pluralism, University Park: Pennsylvania State University Press.
Kipp, Rita Smith, 1993, Dissociated Identites: Ethnicity, Religion and Class in an Indonesian State, Ann Arbor: University of Michigan Press.
Kymlicka, Will (ed), 2000, Citizenship in Diverse Societies, Oxford: Oxford University Press.
Kymlicka, Will, 1995, Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, Oxford: Clarendon.
La Belle, Thomas J & Christopher Ward, 1994, Multiculturalism and Education, Albany: SUNY Press.
Lijhart, Arend, 1977, Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration, New Haven: Yale University Press.
Mandal, Sumit, 2001, “Boundaries and Beyond: Whither the Cultural Bases of Political Bases of Political Community in Malaysia?”, dalam Robert W Hefner (ed), 2001, The Politics of Multiculturalism: Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia, Honolulu: University of Hawai’i Press.
McLeod, Keith A., 2001, “Multiculturalism as Citizenship; Multiculturalism as Education”, dalam Otto Luthar, Keith A. McLeod & Mitja Zagar (eds.), Liberal Democracy Citizenship & Education, Ljubljana, Slovenia & Oakville, Ontario: Scientific Research Institute Slovenia & Mosaic Press.
McLeod, Keith A. & Eva Krugly-Smolska, 1979, Multicultural Education: A Place to Start—A Guideline for Classrooms, Schools and Communities, Ottawa: Canadian Association of Second Language Teachers.
Mendus, Susan, 2002, “Choice, Chance, and Multiculturalism”, dalam Kelly (ed.), Multiculturalism Reconsidered, Cambridge U.K.: Polity Press.
Minority Ethnic Teachers’ Association, 1986, Comments on Education in a Multicultural Society, Glasgow: META.
Modood, Tariq & Pnina Werbner (eds), 1997, The Politics of Multiculturalism in New Europe, London: Zed.
Monsma, Stephen V & J.C. Soper, 1997, The Challenge of Pluralism: Church and State in Five Democracies, Lanham, Md: Rowman & Littlefield.
Moodley, Kogila (ed.), 1992, Beyond Multicultural Education, Calgary: Detselig Enterprises Ltd.
Mullard, C., 1982, “Multiracial Education in Britain”, dalam Race, Migration and Schooling, London: Holt, Rinehart & Winston.
Mutalib, Husin, 1990, Islam and Ethnicity in Malay Politics, Singapore: Oxford University Press.
Nieto, S., 1992, Affirming Diversity: The Socio-Political Context of Multicultural Education, New York: Longman.
Omar, Ariffin, 1993, Bangsa Melayu: Malay Concepts of Democracy and Community, 1945-1950, Kuala Lumpur: Oxford University Press.
Parekh, Bikhu, 2000, Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Parekh, Bikhu, 1997, “National Culture and Multiculturalism”, dalam Kenneth Thomson (ed.), Media and Cultural Regulation, Lond


Updated 29 Mar 2013 11:30